Polemik Mobil Dinas Pimpinan DPRD Pekanbaru, M Dikky: Jika Ada yang Keberatan Silahkan Diambil Kembali
Sri Lestari 
KLIKCERDAS.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi menanggapi polemik pengadaan mobil dinas empat pimpinan. Dia menegaskan tidak keberatan jika pada akhirnya mobil jabatan itu ditarik.
"Tidak masalah jika ditarik. Saya masih mempunyai kendaraan pribadi untuk menunjang tugas-tugas kenegaraan dan kemasyarakatan," ujar politisi PDIP tersebut, Jumat (29/3/2025).
Dikky yang merupakan putra pertama senior PDIP Suryadi Khusaini menyayangkan kegaduhan terkait keberadaan mobil dinas Sedan Honda Accord tersebut. Pimpinan dituding tidak mempunyai empati ditengah defisit anggaran saat ini.
Dijelaskan Dikky bahwa pengadaan mobil dinas tersebut diusulkan dalam APBD Pekanbaru tahun 2024 lewat pembahasan DPRD Pekanbaru sebelumnya.
Diungkapkan Dikky proses pengadaan sepenuhnya dilakukan eksekutif. "Kami tidak tahu menahu prosesnya, karena itu memang bukan wewenang kami. Jika ada pihak-pihak yang ingin tahu prosesnya, silahkan konfirmasi ke Sekwan. Jangan timbulkan kegaduhan. Masalah mobil dinas tidak begitu penting bagi saya," tegas Dikky..
Lebih lanjut Dikky mengatakan, pengadaan kendaraan jabatan pimpinan sebenarnya dibolehkan. Hal itu tertuang dalam PP Nomor 1 tahun 2023 pengganti PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam PP yang ditandatangi presiden di masanya, Joko Widodo tersebut ditegaskan bahwa pimpinan DPRD berhak mendapatkan rumah jabatan dan kendaraan jabatan. "Nah sekarang Pemko baru bisa memenuhi kendaraan jabatan," tutur Dikky.
Dalam hal ini Dikky menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum ataupun kode etik. Jika keberadaan mobil jabatan itu dikaitkan dengan imbauan presiden RI, Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, itu tidak ada korelasinya.
Karena dikatakan Dikky imbauan efisiensi anggaran baru diputuskan Presiden Prabowo dalam PP Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari. Jauh sebelum PP itu keluar.
"Tidak ada hal-hal yang dilanggar di sini. Semuanya sudah melalui prosedur. Mari kita sama-sama jaga kondusifitas. Jangan ada penggiringan opini bahwa pimpinan DPRD Pekanbaru tidak memiliki sence of cricis di tengah-tengah kondisi APBD Pekanbaru saat ini," pinta Dikky. (Kha)
